Sering kali ketika kita melamar pekerjaan, kita di beri pertanyaan jebakan,
nah untuk itu simak di bawah ya, ya hitung-hitung untuk menambah wawasan kita.
1. Mengapa kami harus mempekerjakan Anda?
gak jelas
BlackBerry confirms release
date of BBM for Android and
iPhone
BlackBerry has confirmed the release
date for BBM for Android and iOS. In a
statement to the press BlackBerry
outlined the release date for both
platforms as well as some of the
features we’ll see once the IM client
goes live.
BBM for Android will get a release
date on September 21 and the IM
client will come to Apple’s iPhone on
September 22.
“BBM is a very engaging messaging
service that is simple to use, easy to
personalize and has an immediacy
that is necessary for mobile
communications,” said Andrew
Bocking, Executive Vice President for
BBM at BlackBerry.
“With more than a billion Android, iOS,
and BlackBerry smartphones in the
market, and no dominant mobile
messaging platform, this is absolutely
the right time to bring BBM to Android
and iPhone customers.”
BBM for iPhone and Android will
initially include chat, photo and voice
note sharing, multi-person chats with
up to 30 people, and the ability to post
status updates and personal
messages. However, BlackBerry says
the apps will get BBM Channels in a
future updates. Although there's still
no word on when it is coming to
Windows Phone.
BlackBerry highlighted the following
features of BBM inside the release:
BBM Chat – Enjoy real, immediate
conversations with friends on Android,
iPhone and BlackBerry smartphones.
Not only does BBM let you know that
your message has been delivered and
read, it also shows you that your
friend is responding to the message.
More than chat – With BBM you can
share files on your phone such as
photos and voice notes, all in an
instant.
Keep your group in the loop – Multi-
person chats are a great way to invite
contacts to chat together. BBM Groups
lets you invite up to 30 friends to chat
together, and go a step further than
multi-chat by sharing photos and
schedules. And, with Broadcast
Message, you can send a message
out to all your BBM contacts at once.
Post Updates and stay in the know –
BBM lets you post a personal
message, profile picture and your
current status, and lets your contacts
know instantly in Updates.
Your unique PIN – Every BBM user
has a unique PIN that maintains your
privacy, so you don’t have to give out
your phone number or email address to
a new or casual contact.
Ujian Nasional tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun
ini karut-marut. Ujian Nasional yang
seharusnya digelar serentak Senin, 15
April 2013, mengalami penundaan di
11 provinsi di kawasan Indonesia
Tengah. Penyebabnya kendala teknis,
yakni salah satu perusahaan
pemenang tender yang bertugas
mencetak lembar soal ujian, PT Ghalia
Printing, gagal menyediakan lembar
soal sesuai target.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
M Nuh sontak panen cacian dan
kecaman. Untuk suatu hal yang
berlangsung rutin setiap tahun, yaitu
Ujian Nasional, kementeriannya
dianggap tak becus mengurus.
Sepanjang sejarah, baru kali ini Ujian
Nasional diundur karena hambatan
teknis. Berbagai kecurigaan dan
tudingan negatif pun diarahkan pada
salah satu kementerian penerima
kucuran anggaran negara terbesar ini,
termasuk indikasi korupsi.
Sejumlah pihak bahkan meminta M
Nuh mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai Mendikbud.
Menanggapi semua serangan ini, M
Nuh menyadari ia harus ikut
bertanggung jawab atas kekacauan
Ujian Nasional tingkat SMA tahun ini.
Ia pun menginstruksikan
kementeriannya membentuk tim
investigasi internal untuk mengusut
soal keterlambatan UN. Nuh juga
mempersilakan Komisi
Pemberantasan Korupsi ikut
menginvestigasi kasus ini.
Ricuh soal Ujian Nasional ini pun
membuat Nuh harus berhadapan
dengan Komisi Pendidikan DPR. Jumat
26 April 2013, ia harus rela dicecar
hingga lewat tengah malam oleh para
anggota Dewan. Di sela cecaran itu, ia
juga menjawab berbagai pertanyaan
wartawan terkait kisruh UN. VIVAnews
merangkumkan wawancara itu.
Berikut petikannya:
Pelaksaan Ujian Nasional SMA tahun
ini karut-marut. Apa sebenarnya
yang menjadi akar masalah
kekacauan ini? Apa ada kendala
komunikasi dari atas ke bawah?
Semuanya bagian dari pelaksanaan.
Nanti inspektorat akan melakukan
investigasi pelaksanaan mulai dari
pusat ke bawah. Masing-masing ada
penanggung jawabnya.
Banyak yang menilai dari tahun ke
tahun pelaksanaan UN selalu
bermasalah dan kemarin adalah
yang terburuk. Apa benar
demikian?
Mana masalahnya tahun-tahun lalu?
Sebutkan saja.
Apakah UN sudah cukup dijadikan
standar kelulusan siswa? Bila UN
dihapus, bagaimana standar
kelulusan siswa?
Tentu kalau Kemendikbud tidak bisa
memakai UN sebagai standar, ya
sudah bubar.
Lantas kalau kacau begini
bagaimana dengan standar
kelulusan siswa tahun ini? Ada
usulan tahun ini UN tidak usah
dijadikan standar kelulusan?
Kalau kita berpikir, memang ada 11
provinsi (yang UN-nya kacau). Tapi kita
kan juga harus berpikir 22 provinsi lain
bagaimana nasibnya. Jangan sampai
mereka ini kena. Nanti mereka protes.
Ke-22 provinsi (yang UN-nya berjalan)
normal jika akhirnya UN itu enggak
kepakai untuk kelulusan, apa yang
harus saya katakan? Ke-22 provinsi
yang sudah berharap ini apa harus
ikut menanggung? Oleh karena itu
saya tidak mau gegabah. Masukan
(semua pihak) akan kami olah, dan
kami akan melihat hasil riil kelulusan
itu.
Kalau standar persentase
kelulusannya UN dikurangi
bagaimana?
Enggak (dikurangi). Komposisinya
tetap 60 (untuk UN) dan 40 (untuk
harian).
Bagaimana kalau tahun ini tingkat
kelulusannya rendah?
Itu kan seandainya. Kami tidak mau
berspekulasi. Kita tunggu dulu hasil
pemindaian (hasil UN). Tanggal 5 Mei
2013 sudah bisa dilihat.
Ada usulan, tahun ini kelulusan
dijadikan 100 persen sebagai
kompensasi karut-marut UN?
Enggak, nanti yang pintar tersinggung.
Kalau sampean (Anda) jujur, bagus,
tapi lalu lulus gara-gara bonus, kan
tersinggung.
Bagaimana pertanggungjawaban
Kemendikbud atas kacaunya UN ini?
Ya kami akan menyelesaikan ini. Harus
tanggung jawab dong, (kalau tidak)
nanti digebuki orang.
Sejumlah pihak meminta Anda
untuk mundur. Bagaimana soal ini?
Mau minta apa lagi? Kalau Istana
minta saya mundur, maka saya
mundur. Saya tak mau tanggapi soal
maju-mundur. Saya ditunjuk oleh
Presiden. Kalau Presiden minta saya
mundur, ya saya mundur.
Bagaimana dengan sanksi dari
Presiden? Apakah ada?
Beliau sudah minta kami lakukan
investigasi. Sekarang tim investigasi itu
sudah berjalan. Hasil investigasi
nantinya dibagi tiga titik – pengadaan,
pelaksanaan, dan percetakan. Jadi
nanti akan ketahuan letak
kesalahannya. Mudah-mudahan
minggu depan (minggu ini) hasilnya
sudah keluar.
Ada dugaan penyelewengan dana
oleh Kemendikbud. Bagaimana
tanggapan Anda?
Saya enggak bisa menduga-duga.
Kami turunkan tim investigasi yang
mendapat tugas khusus. Kami sedang
lihat keadaannya seperti apa. Tim
investigasi sedang pelajari semua,
sampai kendala di percetakannya
seperti apa. Nanti akan ketahuan. Jadi
soal apa yang disimpangkan dan
bagaimana penyimpangannya, saya
enggak bisa sampaikan karena belum
punya data. Nanti akan kami
sampaikan setelah investigasi usai.
Kenapa Kemendikbud memilih PT
Ghalia?
Tanya Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendikbud.
(Catatan redaksi: sebelumnya
Kabalitbang Kemendikbud Khairil
Anwar Notodiputro mengatakan PT
Ghalia memenangi tender karena
lolos dalam proses seleksi,
mengalahkan perusahaan lain karena
menawarkan harga cetak lebih
murah).
Percetakan bilang, pemerintah
terlalu mepet dalam menentukan
waktu tender. Ini yang bikin semua
jadi terburu-buru. Bagaimana
tanggapan Anda?
Tanya Kalitbang. (Catatan redaksi:
Direktur PT Ghalia Printing, Lukman
Hamzah, mengatakan perusahaannya
memang belum berpengalaman
mencetak soal ujian berskala besar
untuk 11 provinsi sekaligus. Mereka
hanya pernah mencetak soal ujian
untuk satu provinsi saja, yaitu
Sumatera Barat. Oleh sebab itu Ghalia
kewalahan merampungkan produksi
naskah untuk seluruh sekolah di
Indonesia bagian tengah. Mereka
kekurangan sumber daya manusia,
sedangkan jumlah naskah yang
dicetak begitu banyak.
Pengiriman soal UN ke sekolah-
sekolah di 11 provinsi itu pun
terlambat karena, menurut Lukman,
order dari Kemendikbud terlambat.
Bila seharusnya kementerian
mengorder 60 hari sebelum hari
pelaksanaan ujian, saat itu order baru
diterima 25 hari sebelum ujian.)
Baca juga: Pencetak UN Pernah
Bermasalah Saat Proyek Suara Pilpres
Bagaimana keputusan Kemendikbud
terhadap PT Ghalia? Apakah tidak
akan dibolehkan lagi ikut dalam
proses tender?
Sangat jelas ada kesalahan karena dia
wanprestasi (tidak melaksanakan apa
yang dijanjikan). Sanksinya black list.
Tetapi sanksi bukan hanya black list,
nanti tergantung hasil investigasi. Di
setiap kontrak, pasti ada sanksi jika tak
memenuhi target. Dampak paling
besar bukan pada material, tetapi
psikologis. Kalau dilihat dari nilai
rupiah, ini relatif kecil.
Bagaimana soal adanya indikasi
kebocoran soal UN?
Kalau ada kebocoran soal, coba
tunjukkan soal yang bocor yang mana.
Bukan kami menafikan, tapi coba yang
bocor yang mana.
ICW melaporkan Kemendikbud ke
KPK. Di samping itu, BPK juga akan
melakukan investigasi atas UN.
Bagaimana tanggapan Anda?
Saya menyambut baik KPK, BPK, atau
siapapun untuk bersama-sama
mengadakan investigasi. Kami
(Kemendikbud) juga melakukan itu.
Kami senang. Kami terbuka. Kalau ada
penyelewengan, kami akan lihat
derajatnya dan kami akan beri sanksi
tegas.
Nilai kontrak secara keseluruhan untuk
pelaksanaan Ujian Nasional sebesar
Rp94 miliar, dan yang tidak
terselesaikan Rp22 miliar. Silakan itu
diklarifikasi.
sumber : vivanews
keyword : un kacau, un, un tidak serempak. un carut marut.
Tokoh gerakan
kemerdekaan Papua, Benny Wenda,
terus bergerilya di Inggris--khususnya
setelah namanya dihapus dari daftar
buronan Interpol. Pada 28 April 2013
lalu, ia bahkan meresmikan kantor
pusat Organisasi Papua Merdeka
(OPM) di Oxford, Inggris.
Dengan titel Koordinator Free West
Papua Campaign, Benny secara
leluasa berkampanye di Inggris untuk
kemerdekaan Papua Barat. Tidak
tanggung-tanggung, peresmian kantor
tersebut dihadiri oleh Walikota Oxford
Mohammad Niaz Abbasi, anggota
parlemen Inggris Andrew Smith, dan
mantan Walikota Oxford Elise
Benjamin.
Hal ini tak pelak membuat marah
pemerintah Indonesia. Melalui
Kementerian Luar Negeri, Indonesia
protes keras dan menyatakan
berkeberatan atas diresmikannya
kantor OPM itu. Pemerintah
menginstruksikan Duta Besar
Indonesia di Inggris, Hamzah Thayeb,
untuk menyampaikan nota protes
secara resmi.
"Atas instruksi kami, Dubes RI di
London telah menyampaikan posisi
pemerintah tersebut kepada
pemerintah Inggris," ujar Menteri Luar
Negeri, Marty Natalegawa. Kemlu
menyatakan langkah yang sama juga
akan ditempuh melalui Kedutaan
Besar Inggris di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan, Djoko
Suyanto, menjelaskan secara formal
Inggris mengakui kedaulatan NKRI
atas Papua. "Untuk mempertegas
sikap dan prinsip pemerintah Inggris
yang selama ini mendukung NKRI,
Kementerian Luar Negeri akan
memanggil Dubes Inggris di Jakarta,"
katanya.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia,
Mark Canning, menegaskan
pemerintahnya sama sekali tidak
terlibat peresmian kantor OPM. Dia
juga menyatakan itu sama sekali tidak
mewakili sikap pemerintah Inggris.
Dewan Kota Oxford meresmikan
kantor OPM secara mandiri, tanpa
meminta persetujuan terlebih dahulu
dari pemerintah pusat di London.
" Dewan Kota Oxford tidak memiliki
pengaruh terhadap kebijakan luar
negeri pemerintah Inggris. Mereka
mengambil keputusan sendiri untuk
meresmikan kantor Free West Papua.
Segala bentuk tindakan mereka tidak
ada hubungannya dengan pemerintah
Inggris dalam hal ini," ujar Canning
dalam keterangan tertulisnya.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat, Mahfudz Siddiq, mengatakan
pembukaan kantor perwakilan OPM di
Oxford itu merupakan eskalasi
perjuangan politik kemerdekaan
Papua. Karena itu dia mendesak
pemerintah untuk bersikap tegas.
Menurut Mahfudz, sekadar
menyampaikan protes kepada
pemerintah Inggris, memang
merupakan respons yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintah. "Namun
yang lebih penting lagi harus ada
pembicaraan di tingkat kepala negara
untuk mempertegas sikap mereka
terhadap organisasi separatis ini,"
ujarnya kepada VIVAnews.
Mahfudz menyayangkan kehadiran
pejabat pemerintah setempat di acara
itu. Menurut dia, kendati Inggris
sudah menyatakan kehadiran Wali
Kota Oxford tidak mewakili kebijakan
luar negeri pemerintah secara
keseluruhan, Inggris tidak bisa cuci
tangan begitu saja.
"Pemerintah lokal kan juga merupakan
bagian dari pemerintah pusat. Dalam
hal ini hadirnya Walikota Oxford pada
saat pembukaan dapat diartikan
Inggris menyetujui gerakan separatis,"
ujar Mahfudz.
Dia mengatakan hal itu dapat
mengancam hubungan diplomatik
antara Indonesia dengan Inggris yang
selama ini sudah terjalin dengan baik.
"Seharusnya sebagai negara yang
menyatakan mengakui kedaulatan
NKRI, mereka seharusnya tidak
memfasilitasi gerakan separatis dalam
bentuk apa pun, termasuk menyetujui
pembukaan kantor OPM di Oxford,"
Mahfudz menegaskan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,
Fadli Zon, menilai pembukaan kantor
OPM ini jelas mencederai hubungan
Inggris dan Indonesia yang terjalin
baik. "Separatisme adalah soal
kedaulatan negara. Sikap ikut campur
Inggris dalam hal ini harus ditolak
dengan tegas," kata Fadli, Minggu 5
Mei 2013.
Seharusnya, kata dia, pemerintah
Inggris bersikap bijak. Sebab, mereka
sendiri punya masalah separatisme
dengan riwayat yang panjang, yakni
dengan Irlandia Uutara dan
Skotlandia. "Begitupun saat terlibat
dalam konflik mempertahankan
Malvinas dengan Argentina. Indonesia
tak pernah ikut campur soal Inggris,"
dia mengingatkan.
Fadli mengatakan meskipun Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
menerima gelar Grand Cross of Bath
dari Kerajaan Inggris, bukan berarti
kini boleh bersikap lembek. "Ada saat
di mana kita berkompromi, ada saat
harus tegas," ujar dia.
Pemerintah Inggris, kata dia, memang
masih mengakui kedaulatan NKRI atas
Papua. Namun, pembukaan kantor
OPM itu merupakan dualisme sikap
yang harus ditentang. Untuk itu,
pemerintah Indonesia tak boleh
bersikap permisif dan defensif. "Harus
ada diplomasi ofensif agar
kepentingan nasional bisa
diamankan," Fadli mendesak.
Siapa Benny Wenda?
Benny mendapatkan suaka di Inggris
pada 2003 silam, setelah kabur dari
penjara. Dari negeri ini, dia terus
menyuarakan kebebasan Papua.
Pada 2008 lalu, ia bersama anggota
parlemen Inggris Andrew Smith
mendirikan Kelompok Anggota
Parlemen Internasional untuk Papua
Barat (International Parliamentarians
for West Papua/IPWP). IPWP bertujuan
mengumpulkan para anggota
parlemen dari berbagai negara yang
mendukung kemerdekaan Papua. Saat
ini, IPWP diketuai oleh Andrew Smith.
Pemerintah Indonesia pada 2011 lalu
memasukkan Benny Wenda dalam
Red Notice Interpol atas tuduhan telah
melakukan sejumlah kejahatan seperti
pembunuhan dan penembakan.
Namun, pada Agustus 2012, Interpol
menghapus nama Benny dari daftar
buronan mereka dengan alasan
sebagian besar tuduhan atasnya
bersifat politis.
Karena itulah, Mahfudz menilai gerilya
Wenda di Inggris patut diwaspadai.
Dia mewanti-wanti bahwa
pembukaan kantor OPM di Inggris
bisa merembet ke Jerman, Belanda
atau negara lainnya.
sumber : vivanews
keyword : kemerdekaan papua. papua. merdeka.
Bagi Nadjib Riphat
Kesoema, Australia bukan lagi negara
yang asing bagi dirinya. Sebelum
menjadi Duta Besar RI untuk Australia
sejak Oktober 2012, Nadjib pernah
bertugas di sana menjelang akhir
dekade 1990an, saat hubungan kedua
negara dalam keadaan renggang
akibat pergolakan di Timor Timur,
yang telah menjadi negara
independen bernama Timor Leste.
"Saat itu saya masih menjadi pejabat
bidang politik Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Canberra. Saya
turut menyaksikan kantor kami
didatangi para demonstran dalam
jumlah besar," kenang Dubes Nadjib
dalam bincang-bincang dengan
VIVAnews di Canberra pertengahan
Maret lalu.
Namun, bagi Nadjib, itu adalah
lembaran sejarah masa lampau. Baik
Indonesia dan Australia kini tengah
menjalin hubungan yang sangat erat.
"Kepada saya, Menteri Luar Negeri
Australia Bob Carr pun menyatakan
bahwa negaranya kini terus
melangkah ke depan bersama
Indonesia," ujar Nadjib, yang
sebelumnya bertugas sebagai Dubes
RI untuk Belgia dan Deputi Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan bidang Politik Luar
Negeri.
Itulah sebabnya Dubes Nadjib sangat
antusias mengungkapkan
perkembangan kerjasama terkini
antara Indonesia dan Australia di
beberapa bidang, yang terus
berkembang. Berikut wawancara
VIVAnews dengan Dubes Nadjib di
ruang kerjanya.
Pemerintah Indonesia dan Australia
berencana saling menambah kuota
visa kerja temporer khusus turis
(working holiday visa) dari 100
menjadi 1.000. Bagaimana
perkembangannya?
Pada dasarnya kedua negara sudah
menyepakati untuk meningkatkan
working holiday visa. Itu sudah
diwujudkan dalam saling tukar
menukar nota di tingkat Kementerian
Luar Negeri masing-masing negara.
Saat ini yang menjadi perhatian
adalah masalah prosedural, di mana
kedua negara mengalami perbedaan,
termasuk dalam latar belakang dan
kepentingan nasional masing-masing.
Tetapi, bagi saya, masalah itu bisa
dibicarakan. Semuanya bisa
ditanggulangi, asal dibicarakan secara
bersama-sama.
Saya sudah bertemu dengan pejabat
imigrasi dan kewarganegaraan
Australia. Dia menyatakan bahwa
kebijakan penambahan visa ini tinggal
menunggu waktu pelaksanannya saja.
Kapan target pelaksanaanya?
Kita akan segera melaksanakan ini
sekitar bulan Juni 2013 atau paruh
kedua tahun ini. Nah, sekarang
misalnya ada masalah seperti
bagaimana detailnya? Bidang-bidang
kerja mana saja yang diperbolehkan?
Sekolahnya dimana saja? Itu akan
kami bicarakan lebih lanjut.
Bagaimana antusiasme warga
Australia?
Besar sekali. Apalagi bila mereka diberi
kesempatan untuk mengenal
Indonesia lebih dekat dengan bekerja
di sana selain berlibur. Banyak sekali
yang ingin ke sana.
Selain menambah kuota working
holiday visa, program bilateral apa
lagi yang tengah disiapkan kedua
negara dalam tahun ini, terutama
yang terkait peningkatan hubungan
antarwarga (people-to-people
link)?
Salah satunya adalah menyangkut
hubungan antarpebisnis. Hubungan
di sektor ini harus kita dorong lebih
kuat karena sangat terkait dengan
peningkatan kesejahteraan rakyat
kedua negara.
Produk yang banyak Indonesia impor
dari Australia adalah gandum, buah-
buahan dan hasil-hasil pertanian lain.
Sedangkan Australia banyak
mengimpor dari Indonesia berupa
produk-produk hasil industri
manufaktur berupa sepatu, pakaian,
dan lain-lain. Australia juga
mengimpor kertas dari Indonesia,
yang diakui berkualitas bagus.
Indonesia pun mengirim produk
pertanian ke Australia, namun
hasilnya masih terbatas. Jadi sebagian
besar produk yang Indonesia kirim ke
Australia adalah barang-barang yang
sudah diolah.
Indonesia juga dikenal sebagai
pasar utama daging sapi dan sapi
ternak Australia. Namun banyak
peternak Australia yang khawatir
soal pengurangan kuota impor oleh
Indonesia, yang ingin swasembada
daging sapi pada 2014? Bagaimana
Anda menghadapi kekhawatiran
mereka itu?
Kalangan peternak Australia tidak
usah khawatir mengenai kebijakan di
Indonesia. Swasembada daging sapi
di Indonesia itu kan sebenarnya target
sementara. Itu karena berkali-kali
pemerintah, salah satunya dari
Menteri Perdagangan, mengatakan
ingin meningkatkan terus konsumsi
daging sapi di tanah air.
Saat ini konsumsi daging sapi di
Indonesia per kapita hanya kurang
lebih 2,3 kg, sementara di negara-
negara maju seperti Australia
konsumsinya hampir 40 kg per kapita.
Negara-negara berkembang yang lain
yang sudah cukup maju konsumsinya
kira-kira 20 kg.
Maka Indonesia akan terus
memindahkan targetnya. Untuk target
swasembada di Indonesia,
sebenarnya masih ada ruang bagi
para eksportir Australia, baik untuk
daging maupun hewan hidup.
Saya sudah berkali-kali bicara kepada
mereka, selain mengirim sapi-sapi
induk, coba juga mulai berpikir untuk
berinvestasi di Indonesia. Dengan kata
lain, mendirikan peternakan-
peternakan di Indonesia sehingga
mereka nantinya tidak tergantung
kepada kuota impor. Bila sudah
menjadi bagian dari produksi dalam
negeri, maka mereka bisa
memproduksi lebih banyak
Bagaimana tanggapan para peternak
Australia atas saran Anda itu?
Mereka sedang memikirkan. Sekarang
kita sudah mendapatkan sumber-
sumber yang tepat untuk induk-induk
sapi. Misalnya dari Persatuan Peternak
Sapi Brahman, mereka sudah bersedia
mengirim kepada kita dan telah
mengirim 199 induk sapi ke Indonesia.
Ini akan terus kami garap, karena
sejak saya tiba di sini masalah sapi itu
merupakan salah satu hal yang
penting untuk ditangani.
Indonesia dan Australia sedang
merumuskan kesepakatan
Kerjasama Ekonomi Komprehensif
(CEPA), yang ditargetkan selesai
pada 2014. Bagaimana Anda melihat
perkembangan perumusan itu?
Memang banyak sekali peraturan yang
harus diharmonisasi kedua negara.
Tapi, seperti yang diutarakan Menteri
Luar Negeri Australia Bob Carr, kalau
memang yakin tahun depan bisa
selesai, saya yakin itu akan terwujud.
Keyakinan ini melihat potensi
perkembangan ekonomi kedua
negara saat ini. Baik Australia dan
Indonesia saat ini turut dipandang
sebagai dua raksasa ekonomi di
kawasan.
Indonesia kan sudah termasuk
kelompok The Club of Trillion,
Australia pun menuju ke kelompok itu.
Paritas Daya Beli (PPP) kita kan sudah
mencapai US$1,3 triliun, tapi
Indonesia punya 240 juta rakyat
sedangkan Australia hanya 22 juta.
Kalau kedua negara berpadu dalam
menggalang kerjasama ekonomi yang
komprehensif, di mana Australia maju
sebagai negara industri dan Indonesia
punya sumber daya yang besar, baik
manusia maupun hasil alam.
Indonesia pun pasar yang besar dan
Australia memproduksi barang-
barang yang berkualitas baik.
Dua ekonomi besar ini akan menjadi
satu dan terintegrasi bila CEPA
disepakati. Ini juga akan
mempengaruhi kawasan Asia Pasifik
maupun Asia Timur dan ASEAN.
Sumber : vivanews